Seorang pemilik usaha konveksi di Bandung dengan omzet Rp800 juta per tahun baru sadar ada masalah besar saat pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) ditolak. Bukan karena usahanya sepi order, bukan karena riwayat pembayaran buruk, tapi karena laporan keuangan yang diserahkan hanya berupa catatan kas masuk dan kas keluar di buku tulis. Bank butuh laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi yang disusun sesuai standar, dan di titik inilah SAK EMKM (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah) jadi relevan.
Standar ini dirancang khusus supaya pelaku UMKM bisa menyusun laporan keuangan yang diakui institusi keuangan tanpa harus punya latar belakang akuntansi yang rumit. Masalahnya, banyak pelaku usaha, bahkan staf keuangan yang menangani pembukuan beberapa UMKM klien sekaligus, masih bingung membedakan pencatatan kas sederhana dengan laporan keuangan yang benar-benar memenuhi SAK EMKM.
UMKM bukan cuma pelaku usaha kecil di pinggir jalan. Data pemerintah menyebut UMKM menyumbang sekitar 61 persen produk domestik bruto Indonesia dan menyerap 97 persen tenaga kerja nasional. Skala ekonomi sebesar itu berarti masalah pembukuan yang terlihat kecil di satu toko sebenarnya berulang jutaan kali di seluruh negeri, dan berdampak langsung ke seberapa mudah sektor ini mengakses modal untuk tumbuh.
Kenapa Laporan Keuangan UMKM Sering Ditolak Bank dan Investor
Sebagian besar UMKM di Indonesia mencatat transaksi secara manual berbasis kas. Uang masuk dicatat, uang keluar dicatat, saldo akhir bulan dicek, selesai. Pendekatan ini cukup untuk memantau arus kas harian, tapi tidak menggambarkan posisi aset, utang, dan modal usaha secara utuh.
Studi kasus pada UMKM konveksi dan dagang kecil menunjukkan pola yang berulang: pencatatan transaksi memang ada, tapi belum sampai pada laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi sesuai standar. Rendahnya literasi akuntansi jadi kendala utama, ditambah anggapan bahwa standar akuntansi terlalu rumit untuk usaha berskala mikro dan belum diperlukan selama transaksi masih berjalan lancar.
Bank dan investor punya alasan konkret meminta laporan yang terstandar. Mereka perlu tahu apakah aset usaha benar-benar lebih besar dari kewajiban, apakah margin laba stabil dari bulan ke bulan, dan apakah kekayaan pribadi pemilik sudah terpisah dari kekayaan usaha. Tanpa laporan yang memenuhi kriteria itu, permohonan pembiayaan biasanya berhenti di tahap analisis awal. Bukan karena bisnisnya buruk, tapi karena datanya tidak bisa diverifikasi.
Apa Itu SAK EMKM dan Siapa yang Berhak Memakainya
SAK EMKM adalah standar akuntansi keuangan yang disahkan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada 24 Oktober 2016 dan efektif berlaku sejak 1 Januari 2018. Standar ini berdiri sendiri, jauh lebih sederhana dibanding SAK ETAP maupun PSAK umum, dan menggunakan dasar pengukuran biaya historis murni.
Artinya, aset dan liabilitas cukup dicatat sebesar harga perolehan, tanpa revaluasi tahunan yang butuh keahlian penilaian aset atau jasa appraisal eksternal. Kalau sebuah mesin jahit dibeli seharga Rp15 juta lima tahun lalu, nilai itu yang tetap dipakai sebagai dasar pencatatan, dikurangi penyusutan, bukan harga pasar mesin bekas saat ini.
Tujuan penerbitan standar ini jelas: mendorong transisi dari pencatatan berbasis kas ke pelaporan berbasis akrual, tanpa membebani pelaku usaha dengan kompleksitas standar akuntansi penuh. Entitas yang memakai SAK EMKM juga wajib memisahkan kekayaan pribadi pemilik dari kekayaan usaha, satu prinsip dasar yang justru paling sering dilanggar UMKM keluarga, misalnya saat uang usaha dipakai bergantian dengan uang belanja rumah tangga tanpa pencatatan.
Kriteria UMKM Menurut PP Nomor 7 Tahun 2021
Tidak semua usaha otomatis berhak memakai SAK EMKM. Kriteria UMKM diatur dalam PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, dengan dua opsi acuan: modal usaha atau hasil penjualan tahunan.
- Usaha mikro: modal usaha maksimal Rp1 miliar di luar tanah dan bangunan tempat usaha, atau omzet tahunan maksimal Rp2 miliar.
- Usaha kecil: modal usaha Rp1 miliar sampai Rp5 miliar, atau omzet tahunan Rp2 miliar sampai Rp15 miliar.
- Usaha menengah: modal usaha Rp5 miliar sampai Rp10 miliar, atau omzet tahunan Rp15 miliar sampai Rp50 miliar.
Bank biasanya memilih salah satu kriteria ini sesuai kondisi debitur. Kriteria modal usaha dipakai saat usaha baru berdiri dan belum punya riwayat penjualan, sementara kriteria omzet tahunan dipakai saat usaha sudah berjalan dan datanya bisa diverifikasi dari mutasi rekening atau laporan penjualan.
Tiga Komponen Laporan Keuangan yang Diwajibkan SAK EMKM
SAK EMKM menyederhanakan laporan keuangan menjadi tiga dokumen inti, jauh lebih ringkas dibanding laporan keuangan lengkap ala PSAK umum yang bisa mencapai lima komponen termasuk laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas.
- Laporan posisi keuangan (neraca): mencatat aset, liabilitas, dan ekuitas usaha pada tanggal tertentu, sehingga terlihat berapa kekayaan bersih usaha sesungguhnya. Toko kelontong dengan aset Rp300 juta dan utang usaha Rp80 juta, misalnya, punya ekuitas bersih Rp220 juta, angka yang langsung dilihat bank sebelum menilai pengajuan kredit.
- Laporan laba rugi: merangkum pendapatan, beban pokok penjualan, beban operasional, dan laba atau rugi selama satu periode, biasanya bulanan atau tahunan.
- Catatan atas laporan keuangan (CALK): penjelasan kebijakan akuntansi yang dipakai, rincian akun-akun penting seperti metode penyusutan aset tetap, dan informasi tambahan yang tidak tercakup di dua laporan sebelumnya.
Tidak ada laporan arus kas maupun laporan perubahan ekuitas terpisah yang diwajibkan di SAK EMKM, berbeda dengan SAK ETAP. Ini salah satu alasan kenapa SAK EMKM jauh lebih ringan dijalankan pelaku usaha yang belum punya staf akuntansi khusus.
Ketiga laporan ini idealnya disusun rutin tiap bulan, bukan cuma menjelang pengajuan kredit. Laporan yang dibuat mendadak biasanya rawan salah klasifikasi, apalagi kalau pemilik usaha harus mengingat kembali transaksi dari beberapa bulan sebelumnya tanpa catatan yang lengkap. Kebiasaan menutup buku bulanan juga memudahkan pemilik usaha melihat tren, misalnya kapan beban operasional mulai naik lebih cepat dibanding pendapatan.
Langkah Menyusun Laporan Keuangan SAK EMKM dari Pembukuan Harian
Transisi dari catatan kas manual ke laporan keuangan SAK EMKM bisa dilakukan bertahap, asal urutannya benar.
- Pisahkan rekening dan pencatatan pribadi dari rekening usaha, langkah paling dasar yang justru paling sering dilewati pelaku UMKM keluarga.
- Kumpulkan seluruh transaksi harian ke buku kas atau aplikasi pembukuan sederhana, lengkap dengan bukti transaksi seperti nota dan kuitansi.
- Klasifikasikan setiap transaksi ke akun yang tepat: kas, piutang, persediaan, aset tetap, utang usaha, modal, pendapatan, dan beban.
- Susun neraca saldo dari seluruh akun untuk memastikan total debit sama dengan total kredit setiap akhir periode.
- Bentuk laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dari neraca saldo tersebut, dicatat berdasarkan biaya perolehan.
- Tulis catatan atas laporan keuangan yang menjelaskan kebijakan pencatatan aset, metode penyusutan yang dipakai, dan rincian akun-akun besar.
| Metode penyusutan garis lurus paling sering dipakai UMKM karena perhitungannya paling sederhana. Kalau mesin jahit seharga Rp15 juta punya umur ekonomis lima tahun tanpa nilai residu, beban penyusutannya tinggal Rp3 juta per tahun, dicatat rutin di laporan laba rugi setiap periode tanpa perlu dihitung ulang dari awal. |
Usaha dengan transaksi harian di bawah 20 transaksi biasanya bisa menjalankan proses ini secara manual dengan spreadsheet. Usaha yang transaksinya sudah ratusan per bulan, misalnya toko retail dengan banyak SKU, umumnya lebih efisien memakai aplikasi akuntansi berbasis SAK EMKM supaya klasifikasi akun berjalan otomatis dan risiko salah input berkurang.
Kesalahan Paling Sering Ditemukan dalam Laporan Keuangan UMKM
Sebelum masuk ke perbandingan standar, ada baiknya mengenali dulu kesalahan yang paling sering bikin laporan keuangan UMKM ditolak reviewer bank meski sudah disusun dalam format SAK EMKM.
- Tidak mencatat penyusutan aset tetap, sehingga laba terlihat lebih tinggi dari kondisi sebenarnya dan aset di neraca jadi overstated bertahun-tahun.
- Mencampur kas pribadi dan kas usaha dalam satu rekening, membuat saldo kas tidak mencerminkan kondisi usaha yang sesungguhnya saat direview.
- Tidak menyimpan bukti transaksi seperti nota pembelian dan kuitansi, sehingga sebagian pos di laporan tidak bisa diverifikasi saat bank meminta dokumen pendukung.
- Mencatat nilai persediaan hanya berdasarkan estimasi kasar, bukan stock opname rutin, sehingga nilai persediaan di laporan posisi keuangan meleset jauh dari kondisi gudang sebenarnya.
Empat kesalahan ini punya kesamaan pola: bukan soal rumus akuntansi yang salah, tapi soal disiplin mencatat yang bolong di tengah jalan. Toko bangunan dengan omzet Rp1,2 miliar per tahun, misalnya, baru sadar persediaannya di laporan beda Rp150 juta dari hasil stock opname fisik, gara-gara enam bulan terakhir tidak ada pengecekan ulang.
Peran Aplikasi Akuntansi dalam Mempercepat Kepatuhan SAK EMKM
Digitalisasi pembukuan bukan cuma soal ikut tren, tapi jalan pintas paling realistis buat UMKM yang tidak punya staf akuntansi penuh waktu. Aplikasi akuntansi berbasis SAK EMKM biasanya sudah menyediakan template laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi, sehingga pemilik usaha tinggal input transaksi harian dan sistem yang mengklasifikasikan ke akun yang sesuai.
Beberapa keuntungan praktis yang langsung terasa:
- Transaksi dari kasir digital atau e-commerce bisa masuk otomatis ke pembukuan, mengurangi risiko salah input yang biasa terjadi kalau pencatatan dilakukan manual di akhir hari.
- Laporan bulanan bisa dicetak kapan saja tanpa harus menunggu tutup buku manual di akhir periode, berguna saat bank atau investor sewaktu-waktu meminta laporan terbaru.
- Riwayat transaksi tersimpan rapi dan bisa ditelusuri, memudahkan proses audit internal maupun review dari pihak pemberi pinjaman.
Aplikasi tetap punya batas kemampuan. Transaksi non-standar seperti hibah pemerintah, subsidi bunga KUR, atau retur barang dalam jumlah besar tetap butuh review manusia yang paham prinsip SAK EMKM, supaya klasifikasi akunnya tidak keliru dan tidak mendistorsi laba yang dilaporkan.
SAK EMKM vs SAK ETAP: Menentukan Kapan UMKM Perlu Naik Kelas
Perbedaan paling mendasar antara dua standar ini ada di kompleksitas dan cakupan pengguna.
| Aspek | SAK EMKM | SAK ETAP |
| Target pengguna | Usaha mikro, kecil, menengah tanpa akuntabilitas publik signifikan | Entitas tanpa akuntabilitas publik dengan skala lebih besar |
| Komponen laporan | 3 laporan: posisi keuangan, laba rugi, CALK | 5 laporan, termasuk laporan perubahan ekuitas dan arus kas |
| Dasar pengukuran | Biaya historis murni | Bisa memakai nilai wajar untuk aset tertentu |
| Kompleksitas pencatatan | Paling sederhana, cocok untuk usaha tanpa staf akuntansi khusus | Menengah, mendekati PSAK umum dan butuh pemahaman akuntansi lebih dalam |
Titik pindahnya biasanya terlihat dari kebutuhan pelaporan, bukan cuma dari besaran omzet. Kalau usaha sudah mulai punya investor eksternal yang minta laporan arus kas terpisah, rencana ekspansi yang butuh analisis modal kerja lebih detail, atau target jangka panjang untuk naik level jadi badan usaha yang lebih besar, itu saatnya pindah ke SAK ETAP. Selama kebutuhan pelaporan masih seputar akses KUR dan pembiayaan mikro, SAK EMKM sudah memadai.
Standar Serupa di Luar Negeri: Pelajaran dari IFRS for SMEs
Masalah UMKM yang kesulitan memenuhi standar akuntansi penuh juga dialami hampir semua negara. International Accounting Standards Board merespons ini lewat IFRS for SMEs, standar akuntansi internasional yang menurut estimasi IFRS Foundation dipakai oleh lebih dari 95 persen perusahaan di dunia.
Pendekatannya mirip SAK EMKM. Topik yang tidak relevan untuk usaha kecil, seperti laba per saham dan pelaporan segmen, dihilangkan sepenuhnya dari standar ini. Persyaratan pengungkapan dipangkas sampai sekitar sepersepuluh dari volume pengungkapan IFRS penuh, dan prinsip pengakuan aset serta liabilitas disederhanakan supaya bisa dijalankan tanpa tim akuntansi besar.
Bedanya, IFRS for SMEs dirancang untuk entitas menengah ke atas yang berpotensi bertransaksi lintas negara, sementara SAK EMKM secara eksplisit menyasar usaha mikro yang baru mulai transisi dari pencatatan kas ke akrual. Prinsip yang sama-sama dipegang kedua standar ini: standar akuntansi yang terlalu rumit untuk skala usahanya justru gagal dipatuhi. Bukan karena pelaku usaha tidak mau taat, tapi karena beban administrasinya tidak sebanding dengan manfaat yang dirasakan.
Edisi ketiga IFRS for SMEs yang terbit Februari 2025 baru berlaku efektif untuk periode mulai 1 Januari 2027, dengan opsi penerapan dini bagi entitas yang siap lebih cepat. Jeda waktu panjang antara penerbitan dan efektif berlaku ini sengaja dirancang supaya usaha kecil punya cukup waktu menyesuaikan sistem pencatatan, prinsip yang idealnya juga dipegang saat IAI merevisi SAK EMKM di masa depan.
Dampak Nyata Laporan Keuangan yang Rapi bagi Pertumbuhan Usaha
Laporan keuangan sesuai SAK EMKM bukan cuma syarat administratif ke bank. Ada efek berantai yang lebih penting: pemilik usaha jadi punya data untuk mengambil keputusan, bukan hanya perasaan bahwa usahanya “kelihatannya untung”.
- Akses pembiayaan lebih luas, baik lewat KUR, Pembiayaan Ultra Mikro, maupun kredit komersial, karena bank punya dasar analisis kelayakan yang jelas.
- Kepercayaan mitra bisnis meningkat, terutama saat UMKM mulai bertransaksi dengan korporasi besar yang mensyaratkan laporan keuangan sebelum kontrak kerja sama diteken.
- Keputusan internal lebih tajam, misalnya kapan menambah stok, kapan menahan ekspansi, atau kapan margin sebuah lini produk sebenarnya tidak sehat meski penjualannya tinggi.
Working capital yang negatif, misalnya, gampang terlihat begitu laporan posisi keuangan disusun dengan benar. Usaha yang membayar supplier lebih cepat dari kas yang masuk dari pelanggan masih bisa bertahan dalam jangka pendek lewat pinjaman jangka pendek. Tapi kalau kondisi ini berlangsung lebih dari dua kuartal, itu biasanya menandakan masalah di siklus konversi kas, bukan cuma likuiditas yang seret sesaat.
Pemilik usaha roti rumahan di Yogyakarta pernah mengalami penolakan KUR dua kali sebelum akhirnya merapikan pembukuan sesuai SAK EMKM dengan bantuan konsultan pajak lokal. Pengajuan ketiga disetujui dalam tiga minggu, bukan karena omzetnya berubah drastis, tapi karena bank akhirnya punya laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi yang bisa langsung dianalisis tanpa perlu klarifikasi berulang.
| Sarjana Akuntansi Karyawan — PPM School of ManagementKalau kamu berkarier di bidang keuangan atau akuntansi dan sering menangani pembukuan UMKM klien, memperdalam pemahaman soal SAK EMKM lewat jalur pendidikan formal bisa jadi investasi karier yang sepadan. Program ini dirancang untuk profesional yang ingin kuliah sambil tetap bekerja, dengan kurikulum berbasis IFRS yang juga membekali kompetensi menyusun laporan keuangan sesuai standar yang berlaku di Indonesia, termasuk penerapannya di sektor UMKM.www.ppmschool.ac.id/program/sarjana-akutansi-karyawan |
SAK EMKM tidak akan menyelesaikan semua masalah keuangan UMKM, tapi setidaknya standar ini menghapus alasan paling umum kenapa laporan keuangan UMKM ditolak: format yang tidak jelas dan data yang tidak bisa diverifikasi. Cobalah susun satu laporan posisi keuangan sederhana untuk bulan ini, bandingkan aset dan liabilitas usahamu di atas kertas, dan lihat sendiri apakah gambarannya sesuai dengan yang kamu rasakan selama menjalankan usaha sehari-hari.