CSR, ESG, atau Sustainability? Membedakan Tiga Istilah yang Sering Tertukar

Buyer dari Eropa meminta data emisi per unit produksi selama tiga tahun terakhir. Yang dikirim tim adalah PDF berisi foto penyerahan beasiswa dan renovasi balai desa. Di internal perusahaan, kedua dokumen itu sama-sama disebut laporan keberlanjutan.

CSR adalah komitmen perusahaan untuk bertanggung jawab atas dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan usahanya, biasanya berwujud program untuk masyarakat di sekitar wilayah operasi. Istilah hukumnya di Indonesia adalah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL. ESG dan sustainability memang bertetangga dengan CSR, tetapi keduanya menjawab pertanyaan lain dan dibaca orang yang berbeda.

Salah menaruh istilah jarang berhenti di soal kata. Perusahaan yang menganggap ketiganya satu paket biasanya juga menyatukan anggaran, tim pelaksana, dan format laporannya, lalu bingung ketika dokumen hasil kerja berbulan-bulan ditolak calon investor.

Apa Itu CSR dan Di Mana Batasnya

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mendefinisikan TJSL sebagai komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, demi meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat luas. Definisi ini yang dipakai regulator, bukan definisi dari buku teks manajemen.

Yang membuat CSR sering disalahpahami adalah cakupannya yang terasa tak berbatas. Hampir semua kegiatan baik yang dilakukan perusahaan bisa dimasukkan ke laporan CSR, dan justru di situ masalahnya dimulai.

CSR di Indonesia Tidak Sepenuhnya Sukarela

Literatur internasional hampir selalu menempatkan CSR sebagai inisiatif voluntary, sesuatu yang dilakukan perusahaan melampaui kewajiban hukum. Kerangka itu tidak bisa dipindahkan mentah ke konteks Indonesia.

Pasal 74 UU Perseroan Terbatas mewajibkan TJSL bagi perseroan yang bergerak di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam, dengan aturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012. Untuk BUMN, kewajibannya lebih rinci lagi lewat Peraturan Menteri BUMN, yang mengatur alokasi dana TJSL dari laba bersih beserta mekanisme perencanaan dan pelaporannya.

Soal sanksi, Mahkamah Konstitusi lewat putusan atas uji materi Pasal 74 menegaskan bahwa konsekuensi hukum bagi perusahaan yang mengabaikan TJSL mengacu pada undang-undang sektoral, bukan pada UU Perseroan Terbatas itu sendiri. Praktisnya, perusahaan tambang, sawit, dan migas menghadapi eksposur regulasi yang jauh berbeda dari perusahaan jasa. Menyebut CSR sebagai “program sukarela” di rapat direksi perusahaan tambang adalah kekeliruan yang mahal.

Empat Lapis Tanggung Jawab yang Menyusun CSR

Kerangka klasik yang masih relevan membagi tanggung jawab perusahaan menjadi empat lapis bertingkat, dari yang paling dasar hingga yang paling sukarela:

• Tanggung jawab ekonomi, yaitu menghasilkan laba dan mempertahankan kelangsungan usaha. Perusahaan yang merugi terus-menerus tidak akan sanggup menjalankan lapis mana pun di atasnya.
• Tanggung jawab hukum, mematuhi seluruh regulasi yang berlaku.
• Tanggung jawab etis, melakukan hal yang benar meski belum ada aturan yang mengharuskan, misalnya menolak praktik pengadaan yang menekan pemasok kecil sampai margin mereka habis.
• Tanggung jawab filantropis, kontribusi sukarela ke masyarakat seperti donasi, beasiswa, dan bantuan bencana.

Sebagian besar laporan CSR di Indonesia berhenti dan menumpuk di lapis paling atas. Padahal lapis etis biasanya yang paling menentukan bagaimana perusahaan dinilai ketika ada kasus, dan lapis itu tidak pernah muncul di dokumentasi kegiatan.

Kegiatan yang Sering Salah Dihitung sebagai CSR

Banyak laporan CSR yang tebal karena memasukkan hal-hal yang sebenarnya kewajiban dasar. Beberapa yang paling sering muncul:

• Kepatuhan lingkungan: memenuhi baku mutu air limbah atau memiliki izin pengelolaan limbah B3 adalah syarat operasi, bukan kontribusi tambahan.
• Pemenuhan hak pekerja: membayar upah minimum, menyediakan BPJS, dan menjalankan program K3 sesuai regulasi masuk kategori kepatuhan.
• Pembayaran pajak dan royalti yang memang menjadi kewajiban badan usaha.
• Sponsorship dan aktivasi merek yang anggarannya keluar dari pos marketing, target utamanya awareness produk, lalu dilabeli ulang sebagai CSR di akhir tahun.

Ketika keempat pos itu ikut dihitung, angka “realisasi CSR” perusahaan terlihat besar, tetapi tidak ada satu pun program yang bisa ditunjukkan dampaknya ketika ditanya auditor atau calon investor.

ESG Adalah Kerangka Penilaian, Bukan Nama Program

ESG merupakan singkatan dari Environmental, Social, dan Governance, tiga kelompok faktor non-keuangan yang dipakai untuk menilai kinerja dan profil risiko sebuah perusahaan. Perbedaan paling mendasar dengan CSR ada di posisinya: CSR adalah apa yang perusahaan lakukan, ESG adalah bagaimana pihak luar mengukur dan menilai perusahaan.

Perusahaan tidak “menjalankan program ESG”. Perusahaan menjalankan program, lalu kinerjanya dinilai memakai kerangka ESG oleh pihak yang punya kepentingan finansial terhadap perusahaan tersebut.

Isi Nyata dari Huruf E, S, dan G

Ketiga huruf itu sering disebut tanpa pernah dijabarkan, padahal isinya sangat teknis dan berbeda per industri.

• Environmental: konsumsi energi, emisi gas rumah kaca dalam Scope 1, 2, dan 3, penggunaan air, pengelolaan limbah, dampak terhadap keanekaragaman hayati.
• Social: keselamatan kerja, komposisi dan pergantian tenaga kerja, praktik hak asasi manusia di rantai pasok, hubungan dengan komunitas terdampak, keamanan produk dan data pelanggan.
• Governance: komposisi dan independensi dewan, remunerasi eksekutif, sistem antikorupsi, manajemen risiko, transparansi kepemilikan.

Huruf G paling sering diabaikan di Indonesia, dan itu ironis. Investor asing yang menilai perusahaan Indonesia justru sering memberi bobot terbesar pada tata kelola, karena kelemahan di sana memengaruhi kepercayaan terhadap seluruh angka yang dilaporkan, termasuk angka lingkungan dan sosialnya.

Siapa yang Sebenarnya Membaca Data ESG

Pembaca laporan CSR umumnya luas dan longgar: masyarakat sekitar, media lokal, pemerintah daerah, karyawan, kadang panitia penghargaan. Pembaca data ESG jauh lebih sempit dan jauh lebih rewel.

• Investor institusional yang menghitung eksposur risiko iklim dan sosial terhadap valuasi portofolio.
• Bank dan lembaga pembiayaan yang mengaitkan suku bunga pinjaman dengan pencapaian target keberlanjutan tertentu.
• Buyer global yang menagih data rantai pasok karena mereka sendiri sedang dikejar kewajiban pelaporan di negaranya.
• Regulator, dalam kasus Indonesia terutama Otoritas Jasa Keuangan untuk lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik.

Keempat pihak ini punya kesamaan yang menentukan bentuk dokumennya. Mereka membutuhkan angka yang bisa dibandingkan antarperusahaan dan antartahun, bukan narasi.

Materialitas, Pemilah Paling Tajam antara CSR dan ESG

Program CSR dipilih berdasarkan kebutuhan komunitas, kedekatan dengan pimpinan daerah, atau kadang preferensi manajemen. Topik ESG dipilih berdasarkan materialitas, yaitu seberapa besar sebuah isu berpotensi memengaruhi kinerja keuangan dan nilai perusahaan.

Konsekuensinya sering terasa tidak nyaman. Perusahaan tekstil dengan konsumsi air tinggi bisa saja punya program beasiswa yang sangat dihargai masyarakat, tetapi dalam penilaian ESG, pengelolaan air dan limbah pewarnaan tetap menjadi isu paling material. Beasiswa tidak menutup skor buruk di sana.

CSR menjawab pertanyaan “apa kontribusi baik yang kami berikan”, sementara ESG menjawab pertanyaan “risiko apa yang melekat pada cara kami menghasilkan uang”. Dua pertanyaan berbeda, dan yang kedua tidak bisa dijawab dengan mengumpulkan foto kegiatan.

Kerangka pelaporan Eropa mendorong konsep double materiality, yang menuntut perusahaan mengungkap dua arah sekaligus: dampak isu keberlanjutan terhadap keuangan perusahaan, sekaligus dampak perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat. Standar global yang berkembang dari ISSB, termasuk IFRS S1 dan S2, lebih menekankan sisi materialitas finansial. Perbedaan penekanan ini penting untuk perusahaan Indonesia yang punya buyer atau induk usaha di Eropa, karena permintaan datanya bisa berbeda dari yang diminta investor pasar modal.

Sustainability, Payung yang Menaungi Keduanya

Sustainability atau keberlanjutan adalah kemampuan perusahaan menciptakan nilai ekonomi dalam jangka panjang tanpa menghabiskan modal sosial dan lingkungan yang menopangnya. Cakupannya lebih luas dari CSR maupun ESG, dan sifatnya lebih dekat ke arah strategi ketimbang program atau kerangka pengukuran.

Pertanyaan sustainability yang serius jarang berhenti di soal program. Pertanyaannya menyentuh model bisnis: apakah produk utama perusahaan masih punya pasar ketika regulasi karbon mengetat, apakah bahan baku utamanya masih tersedia dengan harga wajar sepuluh tahun lagi, apakah struktur biaya masih masuk akal ketika harga energi naik permanen.

Karena menyangkut model bisnis, sustainability adalah satu-satunya dari ketiga konsep ini yang keputusannya tidak bisa didelegasikan ke unit pendukung. Keputusan menutup lini produk, mengganti bahan baku, atau memindahkan sumber energi pabrik selalu berhenti di direksi dan komisaris. Perusahaan yang menaruh agenda keberlanjutan sepenuhnya di bawah divisi komunikasi sebenarnya sedang menyatakan bahwa agenda itu belum masuk strategi.

Perusahaan sawit yang menghitung ulang portofolio lahannya karena regulasi deforestasi di negara tujuan ekspor sedang mengerjakan sustainability. Perusahaan yang sama, ketika menyalurkan bantuan bibit ke petani plasma, sedang mengerjakan CSR. Ketika mengungkap luas lahan tersertifikasi dan intensitas emisi dalam laporan tahunan, ia sedang mengerjakan ESG disclosure. Ketiganya bisa berjalan di perusahaan yang sama tanpa saling menggantikan.

Tabel Pembanding CSR, ESG, dan Sustainability

Cara tercepat melihat perbedaan ketiganya adalah menaruhnya berdampingan pada dimensi yang sama:

Satu perusahaan bisa mengisi ketiga kolom sekaligus, dan memang seharusnya begitu. Yang tidak bisa dilakukan adalah memakai output dari satu kolom untuk menjawab permintaan dari kolom lain.

Baris “pemilik proses” biasanya yang paling menjelaskan kekacauan di lapangan. Ketiganya dikerjakan orang yang sama di banyak perusahaan Indonesia, dengan kompetensi yang sebenarnya hanya cocok untuk salah satu kolom.

Kenapa Tiga Istilah Ini Tertukar di Perusahaan Indonesia

Kebingungan ini bukan murni kesalahan praktisi. Ada beberapa kondisi struktural yang memang mendorongnya.

POJK Nomor 51/POJK.03/2017 mewajibkan lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik menyusun Laporan Keberlanjutan, dengan format yang kemudian dipertegas lewat surat edaran OJK tentang bentuk dan isi laporan tahunan. Struktur laporan itu memuat aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial sekaligus, termasuk bab yang berisi program TJSL. Satu dokumen memuat tiga hal berbeda, sehingga wajar kalau di kepala banyak orang ketiganya menyatu.

Ada juga lapisan istilah tambahan yang khas Indonesia. TJSL dan CSR pada praktiknya menunjuk hal yang sama, hanya berbeda asal usul: TJSL adalah istilah resmi dalam peraturan nasional, CSR adalah istilah yang dipakai secara global. Perusahaan yang terbiasa memakai keduanya bergantian di dokumen internal akhirnya juga terbiasa memakai ESG dan sustainability secara bergantian, padahal dua istilah terakhir memang menunjuk hal yang berbeda.

Faktor kedua adalah pasar jasa. Vendor menjual paket “laporan CSR”, “sustainability report”, dan “pendampingan ESG” dengan output yang kadang mirip, karena permintaan klien memang berhenti di “yang penting ada laporannya”.

Faktor ketiga, dan ini yang paling struktural, adalah perbedaan kecepatan. Regulasi TJSL sudah berjalan hampir dua dekade, sementara tuntutan data ESG datang belakangan dan langsung menuntut kualitas angka setara laporan keuangan. Tim yang terbiasa mendokumentasikan kegiatan tiba-tiba diminta menyajikan data emisi yang bisa diverifikasi pihak ketiga.

Harga yang Dibayar Kalau Ketiganya Dianggap Sama

Perusahaan jarang langsung merasakan akibatnya. Biayanya muncul pelan, biasanya lewat pintu-pintu ini:

• Biaya modal yang lebih mahal. Bank dan investor yang tidak mendapat data terstruktur akan memakai asumsi risiko yang lebih konservatif, dan asumsi itu berujung pada bunga atau ekspektasi imbal hasil yang lebih tinggi.
• Gugur di seleksi rantai pasok. Buyer yang wajib melaporkan emisi rantai pasoknya akan memilih pemasok yang bisa memberi angka, bukan yang mengirim profil kegiatan sosial.
• Anggaran habis di isu yang tidak material. Program yang manis secara publikasi tetapi jauh dari isu utama industri tidak akan memperbaiki penilaian risiko apa pun.
• Tuduhan greenwashing. Klaim keberlanjutan yang megah tanpa data pendukung kini gampang dibongkar oleh analis, LSM, maupun jurnalis, dan biaya pemulihan reputasinya jauh lebih besar dari biaya menyiapkan datanya sejak awal.

Pola yang berulang: masalahnya bukan perusahaan tidak berbuat apa-apa, melainkan yang dikerjakan tidak pernah diterjemahkan ke bahasa yang dibaca pihak yang memegang uang.

Menerjemahkan program sosial menjadi angka yang dibaca investor menuntut kemampuan yang berada di antara akuntansi, manajemen risiko, dan strategi korporat. Kombinasi itu dilatih di Magister Manajemen Eksekutif Muda PPM School of Management, program yang pesertanya adalah manajer aktif dengan pengalaman kerja, banyak di antaranya sedang menangani pelaporan korporat dan pengambilan keputusan investasi di perusahaannya. Materi tata kelola, keuangan korporat, dan strategi dibahas dalam satu rangkaian, persis seperti cara isu keberlanjutan datang ke meja manajemen.

Menempatkan Ketiganya dalam Satu Struktur Kerja

Ketiga konsep ini tidak perlu dipilih salah satu. Yang perlu dilakukan adalah menaruhnya pada urutan yang benar:

1. Mulai dari materiality assessment. Identifikasi isu lingkungan, sosial, dan tata kelola yang paling berpengaruh terhadap keuangan dan izin sosial perusahaan. Libatkan finance dan operasional, jangan diserahkan ke tim komunikasi saja.
2. Petakan program CSR yang berjalan ke isu material tersebut. Program yang tidak nyambung ke satu pun isu material tidak otomatis harus dihentikan, tetapi harus jujur diakui sebagai filantropi, bukan bagian dari strategi keberlanjutan.
3. Pilih standar pelaporan sesuai pembaca utama. Perusahaan publik mengikuti ketentuan OJK, eksportir menyesuaikan dengan permintaan buyer, perusahaan yang mengejar pembiayaan hijau menyiapkan data sesuai kebutuhan lender.
4. Tentukan pemilik data per metrik. Data emisi berasal dari operasional, data ketenagakerjaan dari HR, data tata kelola dari corporate secretary. Tanpa pemilik yang jelas, angka selalu dikejar mendadak menjelang tenggat.
5. Bangun jejak audit sejak awal. Setiap angka harus punya sumber, metode perhitungan, dan periode yang tercatat, karena verifikasi pihak ketiga akan menanyakan ketiganya.

Urutan ini menjelaskan kenapa perusahaan yang langsung membeli jasa penyusunan sustainability report tanpa melewati langkah pertama biasanya mengulang pekerjaan yang sama tahun berikutnya.

Kalau Anggaran dan Orangnya Terbatas, Mana yang Didahulukan

Pertanyaan ini muncul di hampir semua perusahaan menengah, dan jawabannya tidak netral. Dahulukan membangun data, bukan menambah program.

Alasannya sederhana. Program CSR baru menambah pengeluaran tanpa mengubah cara pihak luar menilai perusahaan, sementara data dasar ESG yang rapi langsung dipakai bank, buyer, dan calon investor dalam keputusan yang bernilai jauh lebih besar dari anggaran program mana pun. Perusahaan yang bisa menunjukkan konsumsi energi per unit produksi selama tiga tahun berada di posisi tawar berbeda dibanding perusahaan yang hanya punya album foto kegiatan.

Bukan berarti program sosial dihentikan. Program yang sudah berjalan dan menyentuh isu material justru perlu diukur ulang dampaknya agar bisa masuk ke pelaporan, sementara program yang lahir dari permintaan sesaat sebaiknya tidak ditambah dulu sampai kerangka materialitasnya jadi.

Perusahaan yang mengambil urutan sebaliknya, memperbanyak program lebih dulu dan berharap laporannya menyusul, biasanya berakhir dengan anggaran keberlanjutan yang besar dan skor risiko yang tidak bergerak sedikit pun.

Satu Hal yang Bisa Dicek di Laporan Perusahaan Anda Minggu Ini

Buka laporan keberlanjutan terakhir perusahaan Anda, lalu hitung dua hal: berapa halaman yang isinya dokumentasi kegiatan dan kutipan sambutan, dan berapa halaman yang memuat angka lengkap dengan unit, metode perhitungan, serta pembanding tahun sebelumnya. Rasio itu memberi tahu posisi sebenarnya perusahaan Anda, tanpa perlu menunggu penilaian pihak luar.

Arah perkembangannya sudah cukup jelas. Adopsi bertahap standar pengungkapan berbasis IFRS S1 dan S2 di Indonesia akan menggeser laporan keberlanjutan dari dokumen naratif menjadi dokumen yang diperlakukan setara laporan keuangan, dengan tuntutan verifikasi yang setimpal. Perusahaan yang hari ini masih menyamakan CSR dengan ESG akan menemukan bahwa jarak yang harus dikejar bukan soal menulis ulang laporan, melainkan membangun sistem data yang selama ini tidak pernah ada.